Kalurahan WIROKERTEN

Wirowarta - Wirokerten, 19 Maret 2023 - Balai Kalurahan Wirokerten menjadi saksi dari pelaksanaan Musyawarah Kalurahan yang digelar pada hari Selasa (19/03). Dalam acara yang berlangsung dari pukul 09.30 hingga 11.30, Pemerintahh Kalurahan Wirokerten, Bamuskal Wirokerten, dan perwakilan masyarakat berkumpul untuk membahas serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun 2023.

Musyawarah ini merupakan forum partisipatif yang penting dalam proses pembangunan di tingkat kalurahan. Dalam musyawarah tersebut, dibahas berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta pembahasan mengenai alokasi dana yang telah digunakan.

Lurah Wirokerten, Rakhmawati Wijayaningrum, menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBKal. "Musyawarah ini menjadi momen penting bagi kami untuk memaparkan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana APBKal dan hasil dari pelaksanaan program-program pembangunan," ujarnya.

Dalam musyawarah tersebut, juga dilakukan pertanggungjawaban secara detail mengenai penggunaan dana, baik yang telah digunakan maupun yang belum terealisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana APBKal telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan serta merumuskan arah kebijakan untuk pembangunan kalurahan di tahun-tahun mendatang.

Bapak Kasilan, seorang peserta musyawarah, menyatakan, "Saya merasa senang bisa ikut serta dalam musyawarah ini. Dengan adanya forum seperti ini, kita sebagai masyarakat dapat lebih terlibat dalam pembangunan kalurahan kita."

Dengan berakhirnya musyawarah ini, diharapkan hasil diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah kalurahan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Wirokerten. Musyawarah kalurahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal menjadi cermin dari semangat partisipatif dan transparansi dalam proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.