Kalurahan WIROKERTEN

Wirowarta - Wirokerten (10 Oktober 2025) — Pemerintah Kalurahan Wirokerten hari ini menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2019–2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kalurahan Wirokerten dengan suasana tertib dan penuh semangat partisipatif.

Acara dibuka oleh Ketua Bamuskal Wirokerten, yang menegaskan pentingnya musyawarah ini sebagai wadah evaluasi dan penyesuaian arah pembangunan kalurahan agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Lurah Wirokerten menyampaikan sambutan sekaligus memaparkan beberapa program prioritas yang akan disesuaikan dalam perubahan RPJMKal. Dalam sambutannya, Lurah menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan warga.

> “Perubahan RPJMKal ini bukan sekadar revisi dokumen, tetapi juga bentuk komitmen kita untuk terus menyesuaikan arah pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan anggaran Kalurahan Wirokerten difokuskan untuk mendukung program-program dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas Kalurahan Wirokerten tahun 2019–2026, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lurah Wirokerten dalam sambutannya.

Musyawarah kemudian dipimpin oleh Bamuskal Kalurahan, yang membuka ruang diskusi bagi peserta untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan perubahan RPJMKal.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kapanewon Banguntapan, yaitu Thomas Basuki, yang menjabat sebagai Jawatan Praja, serta pendamping Kalurahan, anggota Bamuskal, Pamong Kalurahan, dan perwakilan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Thomas Basuki menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat Wirokerten dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

> “Musyawarah seperti ini adalah wujud nyata demokrasi di tingkat kalurahan. Kami dari Kapanewon Banguntapan sangat mengapresiasi upaya Kalurahan Wirokerten yang senantiasa terbuka terhadap masukan dan berkomitmen menjaga transparansi dalam perencanaan pembangunan,” ungkap Thomas Basuki.

Dengan terselenggaranya musyawarah ini, diharapkan perubahan RPJMKal 2019–2026 dapat mengakomodasi dinamika dan aspirasi masyarakat Wirokerten, serta menjadi pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam melaksanakan program pembangunan di tahun-tahun mendatang.